BAHAYA TRIAL BY THE PRESS DALAM NO VIRAL NO JUSTICE

BAHAYA TRIAL BY THE PRESS DALAM NO VIRAL NO JUSTICE

Oleh : Deni Catur Prasetya

Beberapa waktu ini, banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Peristiwa kejahatan yang terjadi seperti tindak pencurian, penganiayaan, perampokan, bahkan hingga tindak korupsi. Akan tetapi, peningkatan kuantitas peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas penanganan oleh aparat penegak hukum.

Kurang responsifnya para penegak hukum dalam menangani suatu perkara membuat para pengguna media sosial dan media massa untuk mem-viralkan suatu kasus ke media sosial. Benar saja, suatu kasus yang diviralkan cenderung ditangani lebih cepat oleh aparat. Fenomena mem-viralkan suatu kasus ke media sosial ini yang dinamakan dengan “No Viral No Justice” atau tanpa viral maka tidak ada keadilan.

Fenomena No Viral No Justice terutama yang digaungkan oleh media massa memang sudah terbukti dapat mengawal suatu kasus untuk ditangani lebih cepat dan tepat oleh aparat. Akan tetapi, fenomena ini dapat memunculkan suatu akibat yang buruk jika dilakukan sembarangan, terutama oleh media massa.

Media massa yang berperan sebagai kacamata dalam melihat suatu kasus memiliki andil yang besar dalam membentuk cara pandang publik pada suatu kasus kejahatan. Pemberitaan oleh media massa dengan pembawaan opini yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah dapat menimbulkan Trial by The Press.

Trial By The Press adalah pemberian vonis bersalah oleh pers kepada salah satu pihak dalam suatu kasus, padahal pada saat itu belum ada putusan bersalah oleh pengadilan. Pemberian vonis ini biasanya dikemas penulis dengan gaya bahasa yang menyudutkan suatu pihak atau mengajak pembaca untuk beropini apakah suatu pihak salah atau benar.

Hal tersebut membahayakan bagi kehormatan pengadilan dalam memberikan putusan nanti. Nama baik salah satu pihak yang dianggap bersalah meskipun belum ada putusan hakim juga akan terancam. Pada akhirnya, semua itu akan mengenyampingkan kepastian hukum pada proses penegakkan hukum suatu kasus.